Agenda resmi Sosialisasi/Implementasi Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) yang digelar Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, di Dusun Sukarame, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Rabu (4/2/2026), berubah menjadi ruang pengaduan terbuka bagi warga yang menghadapi persoalan serius di sektor layanan sosial.
Di bawah tenda putih kegiatan tersebut, dua kisah mencuat dan menyita perhatian. Bukan soal infrastruktur atau program pembangunan, melainkan tentang keterbatasan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi anak-anak dengan kondisi khusus.
Salah satunya adalah Risky Maulana Saputra (15), yang sejak kecil mengidap Cerebral Palsy. Dengan tubuh lemah dan mobilitas terbatas, Risky duduk di kursi roda, sementara sang ibu, Nurdaria, berjuang seorang diri membiayai kebutuhan hidup sekaligus terapi anaknya.
Nurdaria mengungkapkan, biaya terapi mencapai Rp200 ribu per sesi dan idealnya dilakukan setiap minggu. Namun keterbatasan ekonomi membuat terapi harus terhenti. Kondisi itu berdampak pada kekakuan tubuh Risky yang semakin meningkat.
Ia juga menyampaikan bahwa anaknya tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), meski termasuk kategori rentan dan membutuhkan dukungan lebih.
Keluhan serupa datang dari Yuli, orang tua Ziha Saputri (7,5), yang mengalami gangguan pendengaran berat. Menurut keterangan medis, anaknya membutuhkan alat bantu dengar dengan spesifikasi tinggi yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Namun hingga kini kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi karena kendala pembiayaan dan belum tercover secara optimal oleh skema jaminan kesehatan.
Mendengar aspirasi tersebut, Muhammad Junaidi langsung melakukan koordinasi dengan pihak BPJS di lokasi kegiatan. Ia menyampaikan bahwa seluruh masukan warga telah dicatat untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi guna mencari solusi yang memungkinkan.
Namun bagi keluarga yang terdampak, persoalan ini bukan sekadar administrasi. Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan terapi, alat bantu yang sesuai kebutuhan, serta kepastian akses terhadap program bantuan sosial.
Kisah Risky dan Ziha menjadi potret nyata tantangan layanan sosial di tingkat akar rumput. Di tengah agenda formal pemerintahan, suara warga rentan kembali mengingatkan bahwa kebijakan publik pada akhirnya harus bermuara pada kehadiran negara yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
