Penutupan Way Kambas Dinilai Pukul Pariwisata, DPRD Minta Penanganan Konflik Dipercepat

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menilai penutupan kawasan wisata di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, berdampak langsung terhadap sektor pariwisata daerah.

Penutupan dilakukan menyusul insiden konflik gajah dan manusia yang menewaskan Kepala Desa Braja Asri. Kawasan TNWK kini hanya dibuka terbatas untuk kepentingan penelitian dan magang.

Menurut Mikdar, Way Kambas selama ini menjadi salah satu magnet utama wisata Lampung, terutama bagi wisatawan mancanegara yang tertarik pada konservasi dan pelatihan gajah.

“Way Kambas dikenal hingga luar negeri. Banyak wisatawan datang khusus untuk melihat pusat konservasi gajah. Jika terlalu lama ditutup, tentu berdampak pada kunjungan dan citra pariwisata Lampung,” ujar Mikdar, Rabu (21/01).

Ia menyambut arahan Presiden Republik Indonesia terkait rencana pembangunan pagar permanen sebagai langkah penanganan jangka panjang konflik gajah dan manusia. Usulan anggaran pemagaran tersebut disebut mencapai sekitar Rp105 miliar dan telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Mikdar menilai percepatan realisasi program itu penting agar kawasan wisata dapat segera dibuka kembali dengan sistem pengamanan yang lebih baik.

“Keselamatan masyarakat dan pengunjung harus jadi prioritas, tapi keberlangsungan pariwisata juga perlu dipikirkan. Solusinya harus cepat dan terukur,” katanya.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif sehingga penanganan konflik tidak berlarut-larut dan Way Kambas dapat kembali beroperasi secara normal.

Exit mobile version