DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian dilakukan menyusul perubahan proyeksi pendapatan sekaligus untuk menjaga belanja daerah tetap sesuai kemampuan fiskal.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan, pembahasan bersama TAPD menjadi bagian dari penyempurnaan struktur anggaran, terutama terhadap sejumlah komponen yang dinilai masih perlu dibenahi.
“Hasil pembahasan bersama TAPD memang merupakan hasil pembahasan yang kami lakukan dalam proses penganggaran untuk meluruskan hal-hal yang memang belum sesuai. Seperti pada pembahasan sebelumnya, hal ini menjadi komitmen kita bersama,” kata Giri.
Salah satu perubahan yang cukup signifikan terjadi pada sisi pendapatan daerah. Giri menyebut proyeksi pendapatan mengalami penurunan hampir Rp100 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp1,3 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
Penyesuaian target tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun yang belum mencapai proyeksi awal.
Turunnya target pendapatan turut berpengaruh terhadap struktur belanja. DPRD bersama TAPD melakukan penyesuaian agar pengeluaran daerah tetap seimbang dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Selain persoalan pendapatan, pembahasan juga menyasar sejumlah belanja organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD menemukan masih terdapat komponen belanja yang perlu disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat.
Salah satunya berkaitan dengan belanja pada OPD yang disebut masih melampaui batas 2,5 persen sebagaimana ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Belanja operasional serta belanja barang dan jasa juga menjadi bagian yang dievaluasi.
Menurut Giri, koreksi terhadap sejumlah pos tersebut diperlukan agar APBD Perubahan tidak sekadar memenuhi struktur anggaran, tetapi benar-benar disusun berdasarkan kondisi keuangan daerah yang riil.
Meski terdapat penurunan pendapatan dan penyesuaian belanja, DPRD dan TAPD sepakat sejumlah program prioritas Pemprov Lampung tetap mendapatkan perhatian dalam APBD Perubahan 2026.
Prioritas anggaran diarahkan antara lain untuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi sektor pertanian serta penguatan infrastruktur pertanian yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi daerah.
“Atas komitmen bersama, kami sepakat bahwa program-program unggulan Bapak Gubernur, baik di bidang infrastruktur, hilirisasi pertanian, maupun infrastruktur pertanian, harus menjadi titik fokus bersama,” tegas Giri.
DPRD juga meminta perangkat daerah tetap mengoptimalkan penerimaan meskipun proyeksi pendapatan dalam APBD Perubahan telah diturunkan.
Giri berharap target pendapatan yang nantinya ditetapkan tetap dapat direalisasikan melalui optimalisasi kinerja perangkat daerah.
“Kami berharap target yang telah ditetapkan tetap bisa tercapai. Tentu ini bukan hanya menjadi kerja OPD semata, tetapi juga memerlukan dukungan dan doa dari masyarakat Provinsi Lampung,” ujarnya.
Dengan perubahan tersebut, struktur belanja daerah ikut diturunkan untuk menjaga keseimbangan fiskal. DPRD berharap APBD Perubahan 2026 dapat lebih realistis terhadap kondisi keuangan Lampung tanpa mengesampingkan program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
