Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2025 yang tidak mencapai target. Dari target Rp4,22 triliun, PAD hanya terealisasi sebesar Rp3,37 triliun atau 79,95 persen.
Selain itu, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terendah dengan realisasi Rp691,37 miliar atau hanya 42,41 persen. Menurut Ismet, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ismet menilai rendahnya capaian PKB tidak bisa dilihat dari satu sisi. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah penerapan kebijakan opsen pajak, yang justru perlu disikapi sebagai peluang melalui penguatan kerja sama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota.
“Tentu kita sama-sama evaluasi. Kalau kemarin alasannya salah satunya karena opsen pajak, bagaimana ini kita jadikan peluang saja. Kerja sama dengan kabupaten/kota. Polanya seperti apa, ya duduk bersama dibicarakan,” ujar Ismet, Rabu (7/1/2026).
Ia juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung lebih terbuka dan transparan dalam penyajian data, agar perencanaan pendapatan daerah ke depan dapat disusun secara lebih realistis bersama DPRD.
“Data harus terbuka, supaya kita bisa menyusun target yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Selain sektor PKB, Ismet menegaskan optimalisasi PAD harus dilakukan dengan menggali seluruh potensi yang ada, termasuk sektor pertambangan seperti galian C, Pajak Air Permukaan, serta sumber-sumber pendapatan lainnya.
“Sekecil apa pun potensinya harus kita gali. Saya optimis, kondisi pendapatan dan belanja daerah tahun ini bisa lebih baik dan lebih sehat,” ujarnya.
Menanggapi kritik dari berbagai pihak di luar pemerintahan, Ismet menilai hal tersebut seharusnya dijadikan bahan introspeksi, bukan dihindari.
“Jadikan itu sebagai imun, sebagai vitamin, agar kita ke depan lebih baik,” katanya.
Ia memastikan DPRD Provinsi Lampung siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan terkait proyeksi pendapatan daerah, termasuk melalui Komisi III DPRD Lampung.
“DPRD siap memfasilitasi. Mengundang perusahaan, stakeholder, duduk bersama. Apa yang perlu diselesaikan, kita bantu komunikasikan. Sama-sama kita perbaiki,” tegasnya.
Ismet juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kemudahan layanan menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB.
“Pelayanan kepada objek pajak kendaraan ini harus dipermudah. Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait,” ucapnya.
Terkait persoalan tunda bayar, Ismet menyatakan optimistis dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
“Tahun lalu sekitar Rp500 miliar lebih bisa diselesaikan. Saya optimis tunda bayar sekitar Rp150 miliar ini juga bisa diselesaikan,” pungkasnya.
