Menyikapi gelombang unjuk rasa nasional yang dalam sepekan terakhir diwarnai aksi anarkis dan pembakaran sejumlah gedung DPRD, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung mengimbau mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai pada aksi di depan kantor DPRD Lampung, Senin (1/9/2025) mendatang.
Ketua MUI Lampung, Prof. Mukri, menegaskan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara. Namun ia mengingatkan agar aksi dilakukan tanpa merusak fasilitas umum maupun memicu kericuhan.
“Kami keluarga besar MUI Lampung turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Affan. Namun kami menegaskan, jangan sampai musibah ini dijadikan alasan untuk tindakan anarkis seperti pembakaran fasilitas umum,” ujar Mukri, Sabtu (30/8/2025).
Menurutnya, aksi-aksi anarkis yang belakangan terjadi di sejumlah daerah justru memperburuk keadaan dan merugikan rakyat. Ia berharap Lampung bisa menjadi contoh daerah yang menyampaikan aspirasi dengan damai dan bermartabat.
“Kalau gedung DPRD dibakar, kantor pemerintah dihancurkan, siapa yang rugi? Kita semua sebagai rakyat. Karena itu MUI berharap aksi nanti bisa berlangsung damai, tidak ada yang terprovokasi,” tegasnya.
Mukri menambahkan, unjuk rasa besar di Lampung seharusnya menjadi momentum memperkuat suara rakyat, bukan ajang adu kekerasan. “Mari kita buktikan bahwa masyarakat Lampung bisa menyuarakan aspirasi dengan cara bermartabat. Jangan sampai ada pihak yang menunggangi gerakan rakyat hingga menimbulkan kericuhan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, berharap aksi yang digelar Senin mendatang berlangsung damai dan tertib. Ia menekankan masyarakat Lampung memiliki tradisi budi luhur yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kedamaian.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga marwah Lampung sebagai daerah yang santun dan berbudaya. Suara rakyat akan lebih kuat bila disampaikan dengan damai. Sikap seperti itu mencerminkan kedewasaan demokrasi,” kata Giri.
