Gambar

Konsumsi Solar Subsidi Lampung Diproyeksi Lampaui Kuota 8,5 Persen, DPRD Soroti Antrean SPBU

Kuota Solar bersubsidi di Provinsi Lampung pada 2026 diproyeksikan mengalami kelebihan konsumsi hingga 8,5 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Lampung menyusul masih terjadinya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan DPRD Provinsi Lampung bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Kamis, 10 September 2026.

Dalam pertemuan itu, rombongan DPRD diterima Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Lampung PT Pertamina Patra Niaga, Bima Kusuma Aji.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kuota Solar subsidi Lampung pada 2026 ditetapkan sebesar 790.000 kiloliter (KL). Sementara realisasi penyaluran hingga Agustus telah mencapai sekitar 524.018 KL.

Dengan perkembangan konsumsi tersebut, penyaluran Solar subsidi hingga akhir tahun diproyeksikan melampaui kuota yang ditetapkan sekitar 8,5 persen.

Sementara itu, kuota Pertalite Lampung pada 2026 sebesar 695.000 KL, dengan realisasi penyaluran hingga Agustus mencapai sekitar 460.000 KL.

Meski konsumsi BBM terus meningkat, Pertamina menyampaikan bahwa ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) di Lampung masih dalam kondisi aman.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa penyaluran Solar harian telah ditingkatkan dari sekitar 2.200 KL menjadi 2.500 KL per hari.

Namun, DPRD Lampung menilai peningkatan penyaluran tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan distribusi agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Pasalnya, antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU meskipun volume penyaluran Solar telah ditambah.

DPRD juga mendorong agar penetapan kuota BBM subsidi mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat Lampung sehingga alokasi yang diberikan dapat menyesuaikan perkembangan konsumsi di daerah.

Selain persoalan kuota, pengawasan penyaluran BBM subsidi dinilai perlu diperkuat untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan antrean berkepanjangan.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan dan perwakilan fraksi DPRD Lampung, yakni Fauzan Sibron dari NasDem, Yusnadi dari PKS, Yozi Rizal dari Demokrat, Fatikhatul Khoiriyah dari PKB, Akhmad Iswan H. Caya dari PAN, A.M. Syafi’i dari PDI Perjuangan, serta Handitya Narapati SZP dari Golkar.

DPRD Lampung mendorong koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga terus diperkuat, khususnya dalam pemantauan realisasi kuota, ketersediaan stok, serta pengawasan distribusi BBM subsidi di seluruh wilayah Lampung.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurai antrean kendaraan di SPBU sekaligus memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi hingga akhir 2026.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *