Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Lampung menyatakan sikap tegas menolak rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sikap itu disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Industri dan Perdagangan KADIN Lampung, Munir A. Haris. Ia menegaskan KADIN Lampung sejalan dengan KADIN Pusat agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor tersebut.
“Kita sejalan dan sependapat dengan KADIN Pusat agar Bapak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor mobil dari India sebanyak 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun untuk kebutuhan operasional KDKMP,” tegas Munir.
Ia mengaku yakin Presiden Prabowo konsisten dengan visi yang kerap disampaikan dalam berbagai pidato, yakni Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya.
Menurut Munir, penggunaan kendaraan taktis Maung sebagai mobil operasional Presiden menjadi simbol keberpihakan terhadap produk dalam negeri.
“Penggunaan mobil Maung sebagai mobil operasional Presiden adalah wujud nyata apa yang diucapkan beliau, bahwa kita harus bangga dengan produk dalam negeri. Kecintaan itu harus diwujudkan dengan langkah konkret,” ujarnya.
Karena itu, ia mengaku terkejut dengan munculnya rencana impor kendaraan dari India yang dinilai tidak sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi di awal pemerintahan.
“Saya yakin ini ulah segelintir orang yang ada di lingkaran Presiden, dan Presiden harus segera membatalkan meskipun konon 200 unit kendaraan sudah sampai di Indonesia,” katanya.
Munir yang juga anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung itu menambahkan, kebutuhan mobil pikap untuk KDKMP semestinya menjadi momentum memperkuat industri otomotif nasional, bukan justru membuka keran impor.
Berdasarkan informasi yang beredar, rencana impor tersebut dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan rincian 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.
KADIN Lampung berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut dan lebih mengutamakan produk dalam negeri demi memperkuat industri nasional serta menjaga komitmen kemandirian ekonomi.
