[head]Potensi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) menjadi perhatian DPRD Provinsi Lampung. Pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi perkembangan aktivitas vulkanik secara cepat dan akurat.
Anggota Komisi II DPRD Lampung Imelda mengatakan, dampak abu vulkanik tidak boleh dianggap sepele. Selain kualitas udara dan kesehatan, material vulkanik juga berpotensi memengaruhi sektor pertanian hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan benar. Jangan sampai warga justru panik karena informasi yang simpang siur,” ujar Imelda, Senin, 7 September 2026.
Legislator dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat itu meminta perangkat daerah bersama BPBD, pemerintah kabupaten, pemerintah pekon/desa serta aparat di lapangan memperkuat sistem peringatan dini.
Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak juga perlu mendapatkan informasi mengenai langkah yang harus dilakukan apabila terjadi hujan abu.
Penggunaan masker, pembatasan aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi abu meningkat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan perlu menjadi bagian dari mitigasi.
Anak-anak, lansia dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan dinilai membutuhkan perhatian lebih apabila paparan abu vulkanik mencapai permukiman.
Namun, Imelda mengingatkan mitigasi tidak boleh hanya berfokus pada kesehatan masyarakat. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan dampaknya terhadap pertanian, peternakan, transportasi dan kegiatan ekonomi.
“Kalau abu sampai masuk ke wilayah pertanian, harus ada langkah penanganan. Petani perlu mendapat informasi bagaimana melindungi tanaman dan ternaknya. Jangan sampai persoalan vulkanik kemudian berkembang menjadi persoalan ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor juga penting agar informasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang diterima pemerintah daerah maupun masyarakat tidak berbeda-beda.
Pemerintah daerah turut diminta menyiapkan kebutuhan dasar mitigasi, termasuk masker dan perlengkapan pendukung lainnya untuk wilayah yang berpotensi terdampak.
“Mitigasi itu harus disiapkan sebelum kondisi memburuk. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak potensi risikonya terdeteksi,” tegasnya.
Imelda juga meminta masyarakat mengikuti informasi dan arahan dari sumber resmi serta tidak menyebarkan kabar mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang belum terverifikasi.
“Intinya jangan panik, tetapi juga jangan lengah. Pemerintah harus siap, masyarakat harus tahu apa yang dilakukan, dan koordinasi harus berjalan,” pungkasnya.[R]
