Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah Gubernur Lampung, Kiai Mirza, dalam menyehatkan dan menata kembali kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dukungan tersebut ditegaskan untuk memastikan BUMD di Lampung berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan, pembenahan BUMD adalah bagian penting dari reformasi tata kelola pemerintahan daerah yang sehat dan efisien. “Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade usai rapat internal Fraksi, Senin (20/10).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh dua anggota Fraksi PKS yang kini dipercaya memimpin Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung. Menurut Ade, posisi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik Fraksi PKS untuk memastikan proses pembenahan BUMD berjalan sesuai prinsip good governance.
“Seluruh pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait BUMD harus menjadi momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade. Ia menambahkan, BUMD tidak cukup sehat secara administratif, tetapi harus produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.
Ade juga menekankan pentingnya sinergi antar-BUMD dalam memperkuat posisi ekonomi Lampung di tingkat regional dan nasional. “Setiap potensi kerja sama antar-BUMD harus melalui kajian matang dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” katanya.
Fraksi PKS, lanjut Ade, akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, profesional, dan berpihak kepada rakyat. “Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih dan produktif. Kami akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
🟣 Angle 2: Peran Strategis Fraksi PKS di DPRD dalam Pembenahan BUMD
Judul:
Fraksi PKS Ambil Peran Sentral di DPRD: Pimpin Dua Pansus BUMD untuk Dorong Reformasi Ekonomi Lampung
Isi Berita:
BANDARLAMPUNG — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan peran aktifnya dalam pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui kepemimpinan di dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Fraksi PKS untuk memastikan tata kelola BUMD berjalan lebih efisien, transparan, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Lampung.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menjelaskan, dua anggota Fraksi PKS yang kini menduduki posisi strategis di Pansus, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung, diharapkan dapat memperkuat proses pengawasan dan arah kebijakan pembenahan BUMD di daerah.
“Keterlibatan kader PKS dalam dua pansus ini adalah bentuk tanggung jawab politik kami untuk memastikan reformasi BUMD berjalan dengan prinsip good governance dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Ade, Senin (20/10).
Menurutnya, keberadaan BUMD harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang sehat dan produktif, bukan sekadar lembaga administratif. “BUMD harus mampu menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada PAD serta membuka ruang kolaborasi ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ade juga menilai momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus didasari pada prinsip kehati-hatian dan transparansi. “Pembenahan BUMD bukan hanya soal struktur, tetapi juga tentang efisiensi, kolaborasi, dan arah ekonomi daerah yang lebih kuat,” tegasnya.
Fraksi PKS, lanjut Ade, akan terus mengawal kebijakan Gubernur Kiai Mirza dalam menata ulang BUMD agar menjadi entitas yang sehat, profesional, dan berpihak pada rakyat. “Kepemimpinan Gubernur Mirza membuka ruang besar untuk menghadirkan BUMD yang bersih dan berdampak langsung bagi pembangunan. PKS akan memastikan proses ini berjalan dengan akuntabilitas tinggi,” tandasnya.
Dengan komitmen tersebut, Fraksi PKS menempatkan diri tidak hanya sebagai mitra kritis pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi politik yang konstruktif untuk menyehatkan ekonomi Lampung melalui penguatan BUMD.
Apakah kamu ingin kedua versi ini disesuaikan dengan gaya media tertentu (misalnya Tempo, RMOL, Detik, atau Lampost)?
Aku bisa ubah redaksinya sesuai gaya media pilihanmu.
