Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menerima secara langsung Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Senin (14/4/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama tahun anggaran 2024.
“LKPJ ini mencerminkan capaian kinerja di berbagai sektor strategis,” ujar Gubernur Mirza.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah dan kejuruan, melalui program revitalisasi SMK, smart school, dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.
Sementara di bidang kesehatan, capaian signifikan dicatat dalam upaya penanggulangan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, dan pelayanan kesehatan rujukan.
Pada sektor infrastruktur, pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman terus ditingkatkan guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Adapun sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan diperkuat melalui program Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan.
Pemerintah daerah juga terus mendorong pertumbuhan investasi dan UMKM melalui penyederhanaan perizinan, pemangkasan birokrasi, promosi investasi, dan pelatihan wirausaha berbasis lokal.
Memasuki tahun anggaran 2025, Pemprov Lampung menetapkan tema pembangunan “Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia”, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Prioritas pembangunan tahun 2025 mencakup reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pembangunan ekonomi, pemantapan kehidupan masyarakat yang aman dan demokratis, serta pelestarian lingkungan hidup.
“Kami menyadari bahwa menghadapi tantangan ke depan memerlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Gubernur Mirza.
Ia juga berharap DPRD Provinsi Lampung dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif demi perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Lampung atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Tanpa kepercayaan dan dukungan masyarakat, capaian pembangunan tidak akan mungkin terwujud,” pungkasnya.
