Video pelajar yang menyeberangi Sungai Way Bungur dengan perahu kecil kembali viral di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan siswa berseragam lengkap, bahkan sebagian membawa sepeda motor, mengantre di tepian sungai di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, sebelum menyeberang menuju sekolah.
Kondisi tersebut disebut telah berlangsung bertahun-tahun akibat belum adanya jembatan penghubung yang layak.
Anggota DPRD Lampung, Yusnadi, mengatakan persoalan itu sebenarnya sudah lama disampaikan ke berbagai tingkatan pemerintahan. Ia mengaku bersama sejumlah anggota dewan telah meninjau langsung lokasi penyeberangan tersebut.
“Dari kabupaten, provinsi, sampai kami di DPRD sudah pernah ke sana. Untuk pengajuan agar ditangani kementerian juga sudah lama dilakukan,” kata Yusnadi, Senin (2/2).
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung itu menyebut surat permohonan pembangunan jembatan permanen telah dikirim ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait lebih dari enam bulan lalu. Bahkan, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, dinas teknis memastikan pengajuan tersebut sudah diproses di tingkat kementerian.
“Sekarang kita menunggu proses dari kementerian. Karena memang kalau mengandalkan APBD, rasanya tidak mungkin,” ujarnya.
Sebagai solusi sementara, lanjut Yusnadi, pemerintah merencanakan pembangunan jembatan gantung yang diberi nama Jembatan Merah Putih. Opsi tersebut dinilai dapat menjadi jalan keluar sembari menunggu realisasi jembatan permanen.
“Yang sementara dulu bisa dibangun Jembatan Merah Putih. Tapi tentu harapannya yang permanen tetap harus dibangun,” katanya.
Ia menjelaskan, penyeberangan sungai itu melayani sedikitnya dua desa dengan satu lokasi sekolah yang sama. Setiap hari, ratusan pelajar harus melintasi sungai menggunakan perahu kecil untuk mengakses pendidikan.
“Kondisinya memang memprihatinkan. Anak-anak tiap hari pakai perahu,” ucapnya.
Yusnadi berharap semua pihak dapat terus mengawal proses tersebut hingga pembangunan jembatan benar-benar terealisasi, baik sementara maupun permanen, agar akses pendidikan masyarakat tidak lagi bergantung pada penyeberangan sungai yang berisiko. (*)
