Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mencatat inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 1,76 persen hingga Juli 2026, terendah di Pulau Sumatera. Capaian tersebut mendapat perhatian DPRD Provinsi Lampung yang berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan agar stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Maulidah Zauroh mengatakan, keberhasilan menekan inflasi menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh pemangku kepentingan berjalan efektif dalam menjaga kestabilan harga serta ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, capaian tersebut harus terus dipertahankan melalui pengawasan yang konsisten sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang tetap stabil dan daya beli yang semakin kuat. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (5/8/2026).
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Lampung juga memastikan pemerintah daerah terus memperkuat sistem early warning, meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan, serta mempererat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi gejolak inflasi.
Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen di Provinsi Lampung.
