Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menegaskan peran pengawasan legislatif dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan dihadiri unsur Forkopimda serta kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung.
Dalam forum itu, dibahas sejumlah langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan harga bahan pangan, kesiapan distribusi logistik, hingga pengamanan arus transportasi darat, laut, dan udara selama periode mudik Lebaran.
Giri menyatakan DPRD mendukung penuh kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis data dan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, stabilitas harga bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga menyangkut ketahanan sosial masyarakat.
“DPRD akan memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan barang pokok bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain kondisi pangan strategis, forum juga membahas kesiapan bahan bakar minyak dan elpiji, serta peran Perum Bulog dalam menjaga stok cadangan beras dan komoditas lainnya.
Dengan penguatan koordinasi melalui HLM TPID, DPRD Lampung berharap langkah preventif dapat dilakukan lebih awal, sehingga tekanan inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri dapat dikendalikan serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
