Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam merespons persoalan anjloknya harga singkong yang sempat meresahkan petani.
Menurut Budiman, koordinasi Gubernur dengan Kementerian Pertanian (Kementan) pada 9 September lalu membuahkan hasil konkret. Pemerintah menetapkan harga minimal singkong Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi 15 persen, serta memberlakukan larangan terbatas (lartas) impor tepung tapioka.
“Kebijakan ini kabar baik bagi petani karena penyerapan panen lokal lebih terjamin,” ujar Budiman, Minggu (21/9/2025).
Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini juga menilai langkah Presiden melalui Kementan dalam membatasi impor sebagai solusi atas krisis harga singkong.
“Kalau impor masih dibuka, perusahaan pasti ambil dari luar negeri karena lebih murah. Dengan pembatasan, permintaan singkong lokal naik, dan petani bisa menikmati harga yang layak,” jelasnya.
Budiman turut memberikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung yang disebutnya konsisten memperjuangkan aspirasi petani hingga lahir kebijakan nyata.
“Pansus bekerja mencari solusi terbaik agar kesejahteraan petani meningkat,” tegasnya.
Selain isu singkong, Budiman juga menyoroti gaya kepemimpinan Gubernur Rahmat yang dinilainya cepat tanggap menjaga kondusivitas daerah, salah satunya saat terjadi unjuk rasa damai di awal September.
“Gubernur langsung turun menemui masyarakat. Itu contoh baik bagaimana pemerintah hadir dan meredam potensi konflik. Bahkan bisa jadi percontohan nasional,” katanya.
Budiman pun mendorong para bupati dan wali kota di Lampung untuk meniru langkah cepat Gubernur dalam menangani persoalan di wilayah masing-masing.
“Quick response itu penting agar masalah tidak berlarut. Unjuk rasa damai di Lampung bisa jadi model nasional kalau semua kepala daerah mau hadir di tengah rakyat,” pungkasnya.
