Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri pelaksanaan Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang digelar di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Banten, Jumat (11/4). Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Hj. Tina Malinda, S.Sos., M.M., beserta jajaran sekretariat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Entry Meeting ini sekaligus melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten dari Dede Sukarjo kepada Firman Nurcahyadi. Firman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorat I.D pada Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK. Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah dari wilayah Jawa dan Sumatera secara luring dan daring, serta dipimpin langsung oleh Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi.
Dalam sambutannya, Anggota V BPK menegaskan bahwa entry meeting menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan yang menandai dimulainya pelaksanaan pemeriksaan interim maupun terinci atas LKPD Tahun 2024. Ia juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten diraih oleh pemerintah provinsi di wilayah Jawa dan Sumatera selama 2021–2023.
Namun, opini WTP pada tingkat kabupaten dan kota menunjukkan dinamika: dari 63 kota, 56 kota (88,89%) meraih WTP pada 2021 dan 2022, meningkat menjadi 60 kota (95,24%) pada 2023. Sementara itu, dari 204 kabupaten, 191 kabupaten (93,63%) memperoleh WTP pada 2021, menurun menjadi 189 (92,65%) pada 2022, lalu meningkat lagi menjadi 192 (94,12%) pada 2023.
“Dengan kata lain, opini laporan keuangan bersifat dinamis dan dapat berubah dari tahun ke tahun, tergantung pada konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara,” ujar Bobby.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap regulasi untuk meraih dan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan.
Kehadiran unsur pimpinan legislatif dan eksekutif Lampung menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta mendukung sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan.
