ARAH LAMPUNG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung tengah mendata sejumlah lahan milik pemerintah daerah untuk mendukung Program Budidaya Ikan Darat Tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program tersebut dipersiapkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan protein ikan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Bandar Lampung, Galih Anugerah FA, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menginventarisasi lahan potensial yang belum dimanfaatkan.
“Kami sedang mengumpulkan beberapa referensi lokasi dari kecamatan, kelurahan, maupun OPD seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memiliki halaman atau lahan luas dan belum terpakai,” kata Galih, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, lahan yang akan diusulkan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis, di antaranya merupakan aset pemerintah daerah dengan luas minimal 1.000 meter persegi.
Selain itu, lokasi harus memiliki sumber air tawar sepanjang tahun, pasokan listrik minimal 2.200 watt, serta tidak dalam kondisi sengketa maupun berada di kawasan yang dilindungi.
Program ini dirancang menggunakan teknologi budidaya bioflok berbasis Recirculating Aquaculture System (RAS) yang lebih hemat air dan ramah lingkungan.
Galih menjelaskan, komoditas utama yang akan dikembangkan adalah ikan nila dan patin. Kedua jenis ikan tersebut diproyeksikan menjadi sumber pasokan protein bagi dapur SPPG.
“Di dalam program ini prioritas utamanya ikan nila dan patin. Budi daya ini disiapkan untuk menyuplai kebutuhan protein ikan ke dapur SPPG dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, agar stok protein untuk masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.
Untuk pelaksanaannya, pembangunan fasilitas dan sarana budidaya direncanakan ditangani langsung oleh KKP. Sementara pemerintah daerah bersama masyarakat di tingkat kelurahan akan berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pengelola operasional.
“Hasil panen budi daya nantinya diserap langsung oleh SPPG, sehingga pemberdayaan masyarakat kelurahan berjalan dan perputaran ekonominya jelas,” tambah Galih.
Meski demikian, Galih menegaskan bahwa penetapan lokasi masih dalam tahap pendataan dan belum memasuki proses pengusulan resmi ke pemerintah pusat.
Seluruh data lahan yang terkumpul akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Wali Kota Bandar Lampung dan Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan serta persetujuan.
“Setelah data lahan terkumpul, kami akan minta arahan dan izin dari Ibu Walikota serta Pak Sekda. Jika pimpinan sudah menyetujui lokasi-lokasinya, baru pengusulan resmi kami sampaikan ke kementerian,” pungkasnya.
