Program pinjaman tanpa bunga yang digulirkan Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai diminati pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tercatat sebanyak 240 pelaku usaha telah mengajukan permohonan.
Namun, dari ratusan pengajuan tersebut, hanya sebagian kecil yang berhasil lolos verifikasi perbankan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, mengatakan baru sekitar 11 hingga 18 UMKM yang telah disetujui dan bisa mencairkan pinjaman.
“Yang sudah lolos dan bisa dicairkan sekitar 11 sampai 18 UMKM. Sisanya masih terkendala hasil pengecekan melalui SLIK OJK, ada juga yang terkendala perubahan alamat,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama berasal dari aturan perbankan yang mewajibkan pemohon tidak memiliki pinjaman aktif di lembaga keuangan lain.
Banyak pelaku UMKM masih tercatat memiliki pinjaman sebelumnya, baik melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pinjaman dari bank lain, sehingga tidak lolos verifikasi.
“Dari sisi usaha sebenarnya tidak ada masalah. Tapi aturan perbankan mengharuskan tidak ada pinjaman aktif di lembaga lain,” jelasnya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar dengan plafon pinjaman maksimal Rp50 juta per pelaku usaha.
Selain bantuan permodalan, pemerintah juga memberikan pendampingan kepada UMKM, mulai dari pembinaan usaha, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga pemasaran digital.
Riana mengakui masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha.
“Bahkan untuk pembuatan NIB dan akun digital, sering kami bantu langsung di lapangan,” ungkapnya.
Ia berharap program pinjaman tanpa bunga ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan pelaku UMKM.
“Harapannya bisa menambah modal, meningkatkan produksi, dan berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha,” pungkasnya.
