Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengimbau seluruh anggota legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk turun langsung mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Imbauan ini disampaikan menyusul kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah yang diduga terkait program tersebut.
“Soal keracunan MBG ini harus disikapi serius. Kami meminta teman-teman DPR di kabupaten, kota, dan provinsi meninjau langsung kegiatan pengolahan makan bergizi gratis. Perlu dipastikan apakah sudah memenuhi standar higienitas dan kepatutan,” kata Giri di kompleks DPRD Lampung, Selasa (30/9/2025).
Giri menekankan, setiap dapur pengelola MBG wajib menerapkan standar ketat agar makanan yang disajikan aman dikonsumsi siswa.
“Setiap pengelola MBG harus memenuhi standarisasi layak jamah makanan. Kami berharap semua pelaksana di dapur, mulai dari juru masak hingga petugas pencuci, sudah tersertifikasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, kasus keracunan yang terjadi harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang.
“Ini jadi atensi kita bersama. Mudah-mudahan tidak ada lagi kasus serupa. Seharusnya memang tidak boleh ada kesalahan operasional dari dapur-dapur tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Giri mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait petunjuk teknis pelaksanaan MBG.
Menurutnya, aturan teknis sebenarnya sudah lengkap, namun masih perlu diperkuat dalam tahap implementasi.
“Kami sudah berdiskusi dengan BGN. Ke depan, ahli gizi akan dilibatkan lebih aktif untuk perbaikan. Karena itu, kami meminta teman-teman DPRD meninjau dan memberi masukan agar program ini berjalan sesuai ekspektasi dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (*)
