Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar, Mustika Bahrum, kembali menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Desa Paguyuban, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (21/6/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara.
Dalam sambutannya, Mustika menekankan bahwa kegiatan sosialisasi Pancasila merupakan bagian dari agenda resmi DPRD yang sekaligus menjadi sarana silaturahmi dengan masyarakat di daerah pemilihan.
“Saya sangat berterima kasih kepada warga Paguyuban yang hadir hari ini. Mudah-mudahan amanah yang saya emban bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat,” ujar Mustika yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung.
Ia menambahkan bahwa materi Pancasila dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh narasumber yang memiliki kapasitas di bidangnya.
“Untuk materi akan disampaikan langsung oleh narasumber. Saya di sini ingin bersilaturahmi dengan masyarakat,” tegasnya.
Narasumber dalam kegiatan ini, Risodar AH, menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki posisi penting dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dihafal, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Setiap anak bangsa wajib membudayakan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sekadar diucapkan. Kita sebagai warga sipil punya kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, bukan sekadar menghapal,” kata Risodar.
Ia menjelaskan makna lima sila Pancasila secara mendalam, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurutnya, sila pertama mengandung makna bahwa setiap warga negara wajib ber-Tuhan sesuai keyakinannya masing-masing. Sementara sila kedua menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan rasa saling menghormati.
“Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sangat penting karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan budaya. Tapi semua disatukan oleh Pancasila. Perbedaan jangan dijadikan alat untuk perpecahan,” jelasnya.
Sila keempat, menurut Risodar, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Ia juga menyinggung peran wakil rakyat seperti Mustika Bahrum yang dipilih langsung oleh masyarakat.
“Pak Mustika ada di sini sebagai wakil rakyat. Beliau tidak akan duduk di DPRD jika tidak dipilih oleh masyarakat. Ini bukti bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat,” ungkapnya.
Terakhir, ia menekankan pentingnya sila kelima yang mengarah pada cita-cita kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, program-program seperti BLT dan PKH merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam mengamalkan nilai keadilan sosial.
