Komisi III DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Maluku, Rabu (25/6/2025), guna mempelajari strategi pengelolaan potensi kelautan sebagai upaya menekan defisit anggaran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdul Asis Sangkala, beserta sejumlah anggota dewan di Kantor DPRD Maluku, Kota Ambon.
Sangkala menyampaikan bahwa Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki lebih dari 92 persen wilayah laut, namun masih menghadapi kendala dalam optimalisasi sektor kelautan akibat keterbatasan regulasi.
“Undang-undang pemerintahan daerah dan sejumlah keputusan menteri membuat kami belum maksimal memanfaatkan potensi laut sebagai sumber PAD. Sebagian besar hasilnya justru mengalir ke daerah lain,” ujar Sangkala seperti dikutip dari Beritasatu.com.
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, mengapresiasi keterbukaan DPRD Maluku dalam berbagi pengalaman. Ia menyebut kunjungan ini penting untuk menambah wawasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis potensi wilayah.
“Lampung juga memiliki potensi laut besar, khususnya di pesisir timur dan selatan. Namun belum menjadi prioritas dalam peningkatan PAD,” katanya.
Yozi menekankan pentingnya dukungan regulasi yang berpihak pada daerah penghasil serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan keadilan fiskal.
“Potensi maritim harus menjadi perhatian bersama agar tidak hanya dinikmati secara nasional, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi daerah penghasil,” tegasnya.
