Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Demokrat, Hanifal, mendorong pelaku usaha perhotelan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kegiatan pemerintah dalam menjalankan bisnis. Ia menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas agar industri perhotelan tetap bertahan di tengah tantangan ekonomi dan kebijakan anggaran daerah.
“Hotel-hotel harus menciptakan event atau kreasi-kreasi baru agar tetap eksis dan menarik pengunjung. Jangan hanya bergantung pada kegiatan pemerintah saja,” ujar Hanifal saat dihubungi, Senin (16/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan Hanifal menyusul kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang membuka kembali opsi penggunaan hotel dan restoran sebagai lokasi kegiatan dinas, setelah sebelumnya dibatasi oleh regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski demikian, pelaksanaan kebijakan itu akan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas anggaran.
“Setiap OPD akan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing,” kata Kepala BPKAD Lampung, Marindo Kurniawan.
Hanifal menilai, situasi ini seharusnya menjadi momentum bagi pelaku industri perhotelan untuk berbenah dan menggali potensi dari sektor lain, termasuk pariwisata. Menurutnya, pengembangan pariwisata Lampung sangat penting untuk mendongkrak angka kunjungan dan okupansi hotel.
“Pariwisata di Lampung harus lebih dikembangkan agar kunjungan meningkat, sehingga okupansi hotel juga ikut terdongkrak,” katanya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang hanya memperbolehkan penggunaan hotel bintang dua dan tiga untuk kegiatan dinas, yang menurutnya berdampak langsung pada pilihan tempat menginap selama kunjungan kerja.
Tak hanya soal pengelola hotel, Hanifal juga menaruh perhatian pada nasib para karyawan hotel yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan baru dan memanfaatkan peluang usaha, termasuk di sektor digital.
“Jangan hanya mengandalkan pekerjaan lama. Kembangkan keterampilan baru dan manfaatkan peluang lain seperti bisnis online,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat peran balai latihan kerja dalam memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
“Pemerintah harus menjadi wadah dalam menciptakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat agar bisa tetap produktif,” pungkas Hanifal.
