Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap regulasi “Kamis Beradat”, yang dirancang untuk menghidupkan kembali identitas budaya Lampung di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Deni Ribowo, menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis agar budaya Lampung tidak hanya hadir dalam seremoni, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Melalui program ini, setiap hari Kamis aparatur di kantor pemerintah dan ruang publik diharapkan mengenakan batik Lampung serta membiasakan penggunaan bahasa Lampung.
“‘Kamis Beradat’ bukan sekadar soal busana atau bahasa, tapi soal mempertahankan jati diri daerah. Aparatur negara harus menjadi contoh nyata dalam menjaga budaya lokal,” ujar Deni, Jumat (17/1).
Deni menekankan, budaya Lampung akan lebih hidup jika diterapkan secara konsisten, terutama di lingkungan birokrasi yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Ia melihat regulasi ini juga sebagai sarana edukasi bagi generasi muda agar tetap mengenal dan menghargai simbol-simbol budaya lokal.
Fraksi Demokrat mendorong agar kebijakan ini disertai pedoman operasional dan pengawasan yang jelas, sehingga “Kamis Beradat” bukan sekadar imbauan, tetapi menjadi praktik rutin yang berdampak nyata.
“Kami berharap gerakan ini bisa berkelanjutan, memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap Lampung, sekaligus menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus menghapus identitas lokal,” kata Deni.
