DPRD Provinsi Lampung secara resmi mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (11/7/2025).
Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Lesty Putri Utami, menyampaikan bahwa proses pembahasan berlangsung intensif dalam beberapa pekan terakhir. Ia menjelaskan, seluruh rancangan program telah disusun berdasarkan sinkronisasi dengan rencana pembangunan nasional dan kebutuhan prioritas daerah.
“Pembahasan ini kami lakukan secara intensif bersama OPD, tenaga ahli, dan Bappeda. Semua program disusun berdasarkan sinkronisasi dengan RPJMN dan kebutuhan Lampung sendiri,” ujar Lesty dalam penyampaiannya.
Ia menambahkan bahwa visi yang disepakati dalam RPJMD adalah “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional dan diterjemahkan ke dalam tiga misi utama yang mencakup pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan SDM yang unggul, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
Dalam laporan akhirnya, Lesty juga menyebut bahwa RPJMD kali ini menitikberatkan pada tujuh program unggulan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ekonomi desa lewat BUMDes dan koperasi, Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional, hingga inisiasi energi terbarukan dan peningkatan kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa program tersebut telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan dukungan anggaran yang realistis.
“Program ini bukan sekadar visi di atas kertas. Kami pastikan seluruh OPD punya arah kebijakan sektoral yang jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya mengapresiasi peran DPRD, terutama Pansus RPJMD, yang dinilai proaktif dan konstruktif selama proses pembahasan. Ia menyebut bahwa dokumen RPJMD ini sangat penting karena akan menjadi landasan kebijakan hingga dua dekade ke depan.
“RPJMD ini menjadi fondasi awal untuk menyusun RPJPD 2025–2045 yang selaras dengan visi Indonesia Emas,” ungkapnya.
Namun, Gubernur juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Lampung, yakni rendahnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kondisi ini membuat pelayanan publik belum bisa berjalan maksimal, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya strategi peningkatan PAD sebagai fokus kerja ke depan.
“APBD kita kecil dibandingkan jumlah penduduk. Ini membuat pelayanan belum maksimal. Ke depan, peningkatan PAD harus jadi perhatian serius,” katanya.
