Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) memunculkan tanda tanya. Di tengah klaim peningkatan kunjungan hingga 2,4 juta orang, realisasi pajak hotel dan tingkat okupansi justru tidak menunjukkan kenaikan signifikan. Kondisi ini memantik kecurigaan DPRD Provinsi Lampung.
Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki menyoroti ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ia menilai perbedaan data tersebut berpotensi mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola data pariwisata yang berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara data disebutkan kunjungan wisatawan naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI, okupansi hotel tidak meningkat dan pajak hotel juga tidak naik. Ini janggal,” kata Basuki, Selasa, 12 Januari.
Menurut Basuki, lonjakan wisatawan semestinya berdampak langsung pada sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah. Namun kondisi di lapangan justru tidak sejalan dengan klaim tersebut.
“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh dan pajak naik. Ini tidak terjadi. Maka wajar jika muncul dugaan ketidakakuratan data,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
PHRI, kata Basuki, menyebut tidak ada peningkatan tingkat hunian hotel selama periode Nataru. Sementara klaim lonjakan wisatawan berasal dari data Dinas Pariwisata. Perbedaan ini dinilai berisiko menyesatkan perencanaan dan kebijakan daerah jika tidak segera diklarifikasi.
Komisi II DPRD Lampung berencana melakukan pendalaman dengan memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk membuka data secara transparan. “Kami akan panggil OPD terkait dan PHRI. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi memastikan datanya benar karena ini menyangkut PAD,” kata Basuki.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Basuki, upaya mendongkrak PAD merupakan tanggung jawab bersama.
“Kita sedang gotong royong meningkatkan PAD. Pemerintah dan pengusaha harus sama-sama punya tanggung jawab membangun daerah,” ujarnya.
Basuki berharap transparansi data pariwisata dapat diwujudkan agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan. “Jangan sampai angka besar hanya jadi klaim, tapi tidak pernah terkonversi menjadi pendapatan daerah,” katanya.
