Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menanggapi wacana pembentukan kota metropolitan di Lampung yang disampaikan Rahmat Mirzani Djausal. Menurutnya, gagasan tersebut perlu dipahami dan dikaji secara menyeluruh sebelum diberi penilaian lebih jauh.
Mikdar menilai, masyarakat perlu mengetahui perbedaan mendasar antara kota metropolitan dan kota biasa. Perbedaan itu, kata dia, terutama terletak pada kesiapan infrastruktur serta dinamika aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut.
“Kalau bicara kota metropolitan, tentu berbeda dengan kota biasa. Kelebihannya ada pada infrastruktur dan kegiatan ekonomi. Biasanya juga ditandai dengan tingkat kemajuan dan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi,” ujar Mikdar, Senin (5/1).
Ia menjelaskan, penetapan suatu wilayah sebagai kota metropolitan akan membawa dampak luas di berbagai sektor. Dampak itu tidak hanya menyentuh pembangunan fisik, tetapi juga berpengaruh pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Secara otomatis akan berpengaruh ke perekonomian, pembangunan, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan sektor lainnya. Jadi efeknya cukup luas,” katanya.
Meski demikian, Mikdar menegaskan pada prinsipnya DPRD mendukung pemikiran gubernur yang bertujuan mendorong kemajuan daerah. Menurutnya, wacana kota metropolitan merupakan bagian dari strategi pengembangan kabupaten atau kota di Lampung agar lebih kompetitif.
“Kalau kami di DPRD, khususnya saya pribadi, apa yang menjadi pemikiran gubernur tentu kami dukung. Ini semua untuk kemajuan daerah yang direncanakan menjadi kota metropolitan,” ujarnya.
Mikdar juga menyinggung latar belakang gubernur yang dinilainya memahami arah pembangunan daerah. Pengalaman sebagai pengusaha dan politisi disebut menjadi modal penting dalam merancang kebijakan pengembangan wilayah.
“Dengan latar belakang itu, beliau tahu bagaimana membuat suatu daerah lebih maju dan berkembang. Salah satu solusi yang dipikirkan adalah menjadikannya kota metropolitan,” pungkasnya.
