Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung tercatat telah menjangkau sekitar 2,7 juta penerima sejak diluncurkan setahun lalu.
Namun, realisasi aktif di lapangan hingga kini baru menyentuh sekitar 1 juta anak sekolah.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Demokrat, Deni Ribowo, mengatakan MBG dirancang untuk memastikan kesetaraan gizi bagi seluruh anak tanpa membedakan latar belakang sosial.
“Anak pejabat, wartawan, buruh, semuanya harus mendapat kualitas gizi yang sama di sekolah,” ujar Deni Ribowo di ruang kerjanya, Senin (19/1).
Ia mengakui, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan dan kualitas bahan baku.
Pada tahap awal pelaksanaan, sempat ditemukan pelanggaran di Lampung Utara yang kemudian ditindak tegas dan dijadikan pembelajaran bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Deni, MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak.
“Ini bukan bisnis. Ini soal memberi makan dan minum manusia. Bahkan bisa disebut sebagai amal jariah,” ujarnya.
Saat ini, dari target 795 SPPG di Lampung, sebanyak 712 unit telah terealisasi. Meski demikian, peningkatan layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan ketersediaan bahan baku lokal.
Pemerintah, kata Deni, mendorong agar pasokan sayur, buah, beras, dan ikan berasal dari wilayah sekitar SPPG, khususnya dari daerah-daerah di Lampung. Selain itu, pengawasan pelaksanaan program diminta diperketat dengan melibatkan sekolah dan puskesmas setempat.
Ia menegaskan, jika ditemukan SPPG yang tidak menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan membahayakan keselamatan anak, maka unit tersebut harus ditutup dan diganti.
“Keselamatan anak adalah hukum tertinggi. Mereka adalah tunas bangsa dan penopang Indonesia Emas 2045,” tandas Deni Ribowo.
