Temuan menu makanan yang diduga busuk dan berlendir di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lampung Utara memicu sorotan serius dari DPRD Provinsi Lampung. Anggota DPRD Mikdar Ilyas menekankan perlunya audit dan pengawasan menyeluruh untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar.
Menurut Mikdar, kasus ini menunjukkan celah dalam pengelolaan dapur MBG yang seharusnya menjadi contoh penyediaan makanan sehat untuk anak-anak. Ia menilai, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar kualitas gizi dan keamanan makanan dapat terjamin.
“Sistem pengawasan harus bekerja maksimal. Ini bukan sekadar soal reputasi, tapi juga keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat,” ujar Mikdar, Rabu (14/1/2026).
Ia menekankan, pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional dapur-dapur MBG. Langkah ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di Lampung Utara maupun wilayah lain.
Mikdar juga mengingatkan kemungkinan sanksi tegas bila ditemukan unsur kesengajaan dalam penyajian makanan yang tidak layak konsumsi. Penutupan dapur, kata dia, bisa menjadi langkah terakhir jika prosedur pengelolaan tidak diperbaiki.
“Dapur MBG ini penting bagi anak-anak dan masyarakat. Kalau ada kesengajaan, dampaknya bukan hanya kesehatan, tapi juga investasi negara bisa hilang,” katanya.
Dengan viralnya video tersebut, DPRD Lampung berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas program MBG, sekaligus meningkatkan kesadaran semua pihak terkait pentingnya keamanan pangan bagi generasi muda.
