Di Tengah Transisi Pemerintahan, DPRD Lampung Nilai Pengangguran Kian Mengkhawatirkan

ilustrasi: net

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menyebut persoalan pengangguran di Lampung sebagai masalah mendesak yang tidak bisa ditunda penanganannya. Ia menilai, tingginya angka pengangguran merupakan akumulasi persoalan struktural yang diperparah kondisi ekonomi dan transisi pemerintahan.

Menurut Yanuar, pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memang telah rampung. Namun, kebijakan upah dinilai belum cukup menjawab persoalan utama ketenagakerjaan.

“UMP sudah ditetapkan. Tapi soal pengangguran, itu persoalan yang lebih besar dan harus menjadi prioritas,” kata Yanuar, Senin (5/1).

Ia menilai, situasi transisi pemerintahan berdampak pada iklim usaha yang belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut membuat dunia usaha cenderung menahan ekspansi, bahkan melakukan pengurangan tenaga kerja, terutama di sektor usaha kecil dan menengah.

Komisi V DPRD Lampung, kata Yanuar, berencana memanggil perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja lokal. Langkah ini dimaksudkan untuk membuka dialog sekaligus mencari skema konkret penyerapan tenaga kerja di daerah.

Namun, Yanuar menegaskan bahwa penyelesaian masalah pengangguran tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Ia mendorong perubahan orientasi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, agar tidak semata-mata bergantung pada lapangan kerja formal.

“Kalau lulusan perguruan tinggi hanya menunggu lowongan, sementara perusahaan justru mengurangi karyawan, ini akan jadi lingkaran masalah,” ujarnya.

Menurut Yanuar, inflasi dan tekanan ekonomi membuat banyak pelaku usaha kecil kesulitan bertahan. Dampaknya, perekrutan tenaga kerja baru nyaris tidak terjadi, bahkan sebagian perusahaan memilih merumahkan karyawan.

Ia menambahkan, DPRD Provinsi Lampung terus mendorong program kemandirian ekonomi masyarakat sebagai alternatif di tengah terbatasnya lapangan kerja formal. “Menciptakan pekerjaan sendiri bisa menjadi jalan keluar jangka pendek sekaligus fondasi ekonomi jangka panjang,” katanya. (*)

Exit mobile version