Meski tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung telah menembus angka 80 persen, Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Demokrat, Deni Ribowo, mengakui masih banyak keluhan masyarakat terkait status kepesertaan yang kerap berubah dari aktif menjadi nonaktif.
Menurut Deni, persoalan tersebut umumnya terjadi pada peserta BPJS yang dibiayai melalui APBD kabupaten dan kota, bukan dari Pemerintah Provinsi Lampung.
“Sering ditemukan dalam satu keluarga, hanya sebagian anggota yang aktif. Ini akibat keterbatasan anggaran daerah dan proses penyesuaian data,” kata Deni, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, perubahan sistem pendataan penerima bantuan sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem baru turut berdampak pada status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
Dalam sistem baru tersebut, kata Deni, sejumlah warga dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, misalnya karena ada anggota keluarga yang sudah bekerja, sehingga otomatis kehilangan status PBI.
Untuk memperbaiki validitas data penerima bantuan, Pemerintah Provinsi Lampung pada 2026 mengalokasikan anggaran lebih dari Rp10 miliar guna memberikan insentif kepada petugas Program Keluarga Harapan (PKH).
“Petugas PKH diberi insentif sekitar Rp900 ribu per bulan untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat,” ujarnya.
Deni menilai langkah ini penting agar bantuan sosial dan kepesertaan BPJS tepat sasaran dan tidak mudah dimanipulasi.
Ia menegaskan, perbaikan data menjadi kunci agar program jaminan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak, tanpa menimbulkan kebingungan akibat status kepesertaan yang berubah-ubah.
