Anggota Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS, menekankan pentingnya literasi ideologi dan kesadaran terhadap fungsi pemerintahan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.
Hal itu ia sampaikan dalam Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Keteguhan, Telukbetung Timur, Minggu (12/10).
Budiman menyebut masih banyak masyarakat yang belum memahami pembagian kewenangan pemerintah. Ia mencontohkan soal persoalan jalan rusak di Bandar Lampung yang seringkali dilayangkan ke pemerintah provinsi.
“Jalan kota diperbaiki wali kota, bukan gubernur. Dana provinsi digunakan untuk program berskala provinsi,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat yang juga Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung itu meminta masyarakat tidak hanya kritis, tetapi juga paham regulasi dan ruang kerja pemerintah.
“Kalau kita ingin mengawasi pemerintah, maka pahami dulu sistemnya,” tegas Budiman.
Dalam kegiatan itu, moderator Levi Tuzaidi menyoroti buruknya kualitas demokrasi akibat maraknya politik uang.
“Money politic semakin brutal. Kalau masyarakat masih memilih karena amplop, jangan salahkan kalau bangsa ini rusak,” katanya.
Narasumber Anggalana menambahkan, kesadaran ideologi harus berjalan seiring dengan kesadaran politik.
“Pancasila itu living ideology, hidup dalam perilaku kita. Karena itu, memilih pemimpin juga harus pakai akal sehat, bukan transaksional,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri puluhan warga yang antusias mengikuti diskusi, mencerminkan tingginya kebutuhan akan pendidikan ideologi di tengah derasnya informasi digital dan politik transaksional.
