Menjelang musim haji 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan berbagai persiapan guna memastikan proses pemberangkatan jamaah berjalan lancar, aman, dan nyaman. Salah satu fokus utama ialah kesiapan sarana dan prasarana di Bandara Raden Inten II yang kini kembali berstatus sebagai bandara internasional.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Mucthar, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan bandara dalam menghadapi meningkatnya aktivitas penerbangan jamaah haji. Menurutnya, kembalinya status internasional Bandara Raden Inten II merupakan kabar baik bagi masyarakat Lampung, namun harus diimbangi dengan kesiapan yang matang di semua lini.
“Tahapan musim haji sudah semakin dekat, dimulai sejak bulan Rajab hingga memasuki Syawal. Biasanya, pada masa itu intensitas pemberangkatan jamaah mulai meningkat. Karena itu, seluruh pihak terkait harus benar-benar siap,” ujar Syukron, Senin (12/1/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung itu juga mengingatkan bahwa kesiapan tidak hanya menyangkut operasional penerbangan, tetapi juga pengelolaan kepadatan di kawasan bandara. Tingginya antusiasme masyarakat yang mengantar jamaah, menurutnya, berpotensi menimbulkan kemacetan, mengingat kapasitas bandara yang masih terbatas.
“Kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini. Pengaturan lalu lintas, area parkir, serta pembatasan jumlah pengantar jamaah harus disiapkan agar tidak terjadi penumpukan yang mengganggu kenyamanan,” jelasnya.
Selain itu, Syukron menyoroti minimnya fasilitas ibadah di Bandara Raden Inten II. Ia menilai kapasitas musala yang tersedia saat ini belum memadai untuk melayani jamaah haji dalam jumlah besar, sementara masjid yang ada dinilai terlalu jauh dari ruang tunggu keberangkatan.
“Sebagai bandara internasional yang melayani jamaah haji, fasilitas ibadah seharusnya menjadi perhatian utama. Musala yang representatif dan mudah diakses sangat dibutuhkan. Ini perlu segera dibenahi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syukron menyampaikan bahwa Komisi V DPRD Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari aspek teknis, pelayanan, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Ia juga membuka peluang pembentukan tim khusus yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, pengelola bandara, serta instansi terkait. Tim tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan pelayanan jamaah haji berjalan optimal dan terhindar dari persoalan di lapangan.
“Kami ingin memastikan jamaah haji asal Lampung mendapatkan pelayanan terbaik sejak dari tanah air hingga kembali ke daerah masing-masing. Ini merupakan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
