Ribuan mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).
Sejak pagi hingga sore, demonstrasi berlangsung tertib tanpa insiden maupun kerusakan fasilitas umum. Massa memenuhi ruas Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Dr. Warsito, membawa poster, bendera, dan pengeras suara untuk menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari isu pendidikan, reforma agraria, hingga penegakan hukum.
Meski jumlah peserta mencapai ribuan, situasi tetap terkendali berkat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bahkan duduk bersama massa di jalan, membuka ruang dialog langsung dengan para demonstran.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengapresiasi jalannya aksi. “Berkat kerja sama semua pihak, penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan damai. Situasi seperti ini harus terus kita jaga,” ujarnya.
Sejumlah perwakilan mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan aspirasi di hadapan Forkopimda. Mereka menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi kepolisian, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta penolakan terhadap RKUHAP. Isu reforma agraria juga mengemuka dengan desakan agar lahan untuk petani di Lampung dibebaskan secara lebih adil.
Aksi damai ini kontras dengan demonstrasi di sejumlah daerah lain di Indonesia yang berujung ricuh. Lampung justru menunjukkan wajah berbeda: aspirasi dapat disampaikan tanpa bentrokan, aparat mengedepankan pendekatan persuasif, dan masyarakat menjunjung tinggi kedewasaan berdemokrasi.
Menjelang sore, massa membubarkan diri usai membacakan pernyataan sikap dan menyerahkan aspirasi. Hujan deras yang mengguyur Bandarlampung sesaat kemudian seakan menutup rangkaian aksi dengan kesejukan.
Peristiwa ini menegaskan bahwa Lampung mampu menjadi teladan nasional dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap damai, aman, dan kondusif.
