Banjir Rendam Permukiman 1.100 Warga di Subulussalam, BNPB Salurkan Bantuan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait meninjau wilayah terdampak banjir di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, sekaligus menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Selasa (17/11/2026).

Peninjauan dilakukan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faizal Fathani.

Kunjungan tersebut bertujuan melihat kondisi terkini, melakukan asesmen, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.

Berdasarkan data BNPB pada Senin (16/11/2026), banjir di desa tersebut berdampak terhadap 292 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.100 jiwa. Saat peninjauan dilakukan, kondisi banjir dilaporkan telah surut.

Dalam kunjungan tersebut, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait menyerahkan sejumlah bantuan kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk mendukung penanganan warga terdampak.

Bantuan yang disalurkan meliputi 1.000 lembar matras, 10 paket alat dapur dan kompor, 10 unit tabung gas, 450 lembar sarung, 600 lembar selimut, serta 10 set tenda pengungsi.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan 300 paket sembako. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kepala desa, camat, dan perwakilan masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, pemerintah pusat sebelumnya juga telah memberikan dukungan tanggap darurat untuk Kota Subulussalam berupa kebutuhan dasar dan peralatan pendukung.

“Untuk Subulussalam sudah kita berikan bantuan berupa matras, sembako, kemudian genset dan serapan pangan. Artinya, bantuan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dapat digunakan masyarakat apabila terjadi bencana,” ujar Kristomei.

Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bertujuan memastikan kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh daerah memperoleh dukungan sesuai kondisi di lapangan.

Kristomei menjelaskan, penanganan bencana di Aceh perlu dilakukan melalui dua langkah secara bersamaan, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebelumnya serta peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.

Ia menilai banjir yang berulang setiap tahun membutuhkan langkah mitigasi terencana agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

BNPB juga telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah sejak 30 Oktober 2026 untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan menyusun kajian risiko bencana, menentukan prioritas mitigasi, serta memastikan kesiapsiagaan penanganan di wilayah masing-masing.

Pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap kebutuhan penanganan bencana yang berada di luar kapasitas pemerintah daerah.

Sementara itu, penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak banjir di Aceh juga terus dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan unsur Satuan Tugas (Satgas) Jembatan.

Perbaikan jembatan dan fasilitas pendukung menjadi bagian dari upaya pemulihan sekaligus penguatan infrastruktur daerah.

Program penanganan fisik dan infrastruktur tersebut direncanakan berlangsung secara berkelanjutan dengan estimasi waktu sekitar tiga tahun, sebagaimana arahan Menko PMK.

Upaya tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir yang berulang di sejumlah wilayah Aceh.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait akan terus memperkuat koordinasi penanganan pascabencana, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemantauan kondisi wilayah terdampak.

Kesiapsiagaan juga ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi bencana susulan akibat perubahan kondisi cuaca.

Masyarakat di wilayah Aceh diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, serta memperhatikan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, dan kementerian terkait diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabanjir sekaligus memperkuat mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Exit mobile version