DPD PDI Perjuangan Lampung menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana tersebut dinilai berpotensi memundurkan praktik demokrasi di Indonesia.
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan bahwa mekanisme pilkada melalui DPRD justru akan membawa demokrasi kembali ke titik awal.
“Menurut pandangan kami, jika dilakukan melalui DPRD, demokrasi kita justru kembali ke awal. Karena demokrasi itu kedaulatannya ada di tangan rakyat,” ujar Yanuar saat dimintai keterangan di Kantor DPRD Lampung, Rabu (7/1/2026).
Meski DPRD merupakan lembaga representasi rakyat, Yanuar menilai pilkada langsung tetap menjadi sarana paling ideal bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah masing-masing.
“Dengan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah bisa dipilih sesuai keinginan masyarakat dan karakter daerahnya. Itu salah satu pertimbangannya,” jelasnya.
Yanuar juga menanggapi alasan tingginya biaya politik yang kerap dijadikan dalih untuk mengubah sistem pilkada. Menurutnya, jika demokrasi dinilai bermasalah, maka yang harus dibenahi adalah akar persoalannya, bukan mekanisme pemilihannya.
“Kalau demokrasi kita sekarang bermasalah, maka masalahnya yang harus diselesaikan. Ibarat ada tikus di lumbung padi, yang kita usir tikusnya, bukan lumbung padinya yang kita bakar,” tegasnya.
Terkait mahalnya biaya politik, Yanuar menekankan bahwa partai politik juga memiliki tanggung jawab besar untuk menekan biaya tersebut, mengingat seluruh proses politik bermuara pada partai.
