Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia, Senin, 12 Januari 2026. Pemerintah menilai kehadiran sekolah rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi strategi untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembangunan sekolah rakyat merupakan langkah berani yang diambil pemerintah untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi. “Kita harus berpikir berani dan out of the box untuk memutus rantai kemiskinan. Kita tidak bisa menunggu, karena itu pemerintah memberanikan diri mewujudkan sekolah rakyat ini,” ujar Prasetyo usai mendampingi Presiden di Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Menurut Prasetyo, sejak mulai beroperasi bertahap pada Juli 2025, sebanyak 166 sekolah rakyat telah menampung 15.954 siswa dari keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional. Peserta didik berasal dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
“Sekolah rakyat ini memang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang paling membutuhkan secara ekonomi,” kata dia.
Pemerintah menargetkan hingga 2029 dapat mengoperasikan 500 sekolah rakyat dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa di setiap sekolah. Pada tahun ini, pemerintah berencana membangun sekolah rakyat di 104 titik baru.
Selain pembangunan sekolah rakyat, Prasetyo menyebut pemerintah juga menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, antara lain renovasi sekolah, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan perangkat pembelajaran digital berupa interactive flat panel.
“Tujuan bernegara adalah memberi kesempatan yang sama kepada seluruh warga untuk mengakses pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu kunci kebangkitan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Prasetyo.
