Suasana DPRD Lampung Selatan memanas menyusul perdebatan antar anggota dewan terkait pergeseran anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sejumlah legislator menilai pergeseran dilakukan tanpa pembahasan yang memadai, sementara lainnya membela TAPD sebagai responsif terhadap kebutuhan daerah.
Ketua DPC Partai Demokrat Lamsel, Muhammad Junaidi, mengingatkan fraksinya agar tak larut dalam polemik tersebut. Ia meminta DPRD fokus pada agenda strategis, khususnya pendidikan dasar gratis sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXIII/2024.
“Daripada saling menyudutkan soal pokir, lebih baik alokasikan energi untuk meningkatkan BOSDA demi menjamin pendidikan gratis di SD dan SMP,” ujar Junaidi, Senin (16/6/2025).
Anggota DPRD Provinsi Lampung ini juga menekankan pentingnya pembahasan cermat atas plafon anggaran perubahan APBD yang dijadwalkan 18 Juni. Ia menilai BOSDA dapat menjadi solusi konkret untuk mendukung 639 SD dan 279 SMP di Lamsel.
“Ini soal masa depan 68.586 siswa SD dan 40.922 siswa SMP. Lampung Selatan bisa jadi pelopor implementasi pendidikan gratis,” pungkasnya.
