Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng Universitas Lampung (Unila) untuk menjadikan daerah ini sebagai laboratorium pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Rektor Unila Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, di Gedung Rektorat Unila, Senin (21/7/2025).
Langkah ini dinilai sebagai strategi jangka panjang yang menyatukan kekuatan akademik dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Kolaborasi ini diharapkan mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), serta solusi konkret terhadap persoalan kemiskinan, rendahnya pendapatan per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada di peringkat ke-26 secara nasional.
“Kalau kita solid dan konsisten, Lampung tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tapi juga bisa menjadi model pembangunan daerah modern yang berbasis ilmu pengetahuan,” tegas Gubernur Mirza.
Ia menambahkan, riset dan teknologi menjadi kunci untuk mengangkat nilai tambah dari kekayaan sumber daya lokal yang selama ini belum optimal berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga akan menggandeng Unila dalam memperkuat koperasi dan komunitas desa melalui inovasi sederhana namun berdampak besar, seperti teknologi tepat guna dan hilirisasi hasil pertanian.
“Kita ingin nilai tambah itu dinikmati langsung oleh masyarakat desa. Bukan hanya lewat investasi besar, tapi lewat inovasi kecil yang berdampak luas,” ujarnya.
Kesepakatan ini mencakup bidang strategis seperti pengembangan kawasan perdesaan dan pertanian berbasis teknologi, pendidikan dan kebudayaan, layanan kesehatan, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi dan investasi, serta riset dan inovasi lokal.
Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, menyambut antusias kerja sama ini dan menyatakan kesiapan institusinya untuk menyokong penuh agenda prioritas Pemprov Lampung. Menurutnya, Unila harus menjadi kampus yang berdampak nyata terhadap masyarakat, tidak hanya di ruang akademik, tetapi juga di ranah pembangunan sosial dan ekonomi.
“MoU ini akan kami tindak lanjuti secara teknis di tingkat fakultas, lembaga, dan unit kerja. Unila harus jadi mitra utama pembangunan Lampung,” ujar Lusmeilia.
Ia juga menekankan bahwa penandatanganan ini merupakan dukungan terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung dan visi bersama menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini, Unila memiliki 128 program studi dengan lebih dari 40 persen telah terakreditasi unggul dan internasional. Setiap tahun, nilai investasi riset dan pengabdian masyarakat Unila mencapai Rp25 miliar—mayoritas difokuskan pada kegiatan berbasis lokal.
“Unila memahami betul karakter dan potensi Lampung. Tugas kami adalah menjembatani antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata di masyarakat,” tegasnya.
Melalui kemitraan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan daerah akan lebih terarah, berbasis data, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat, sehingga Lampung benar-benar bisa tumbuh sebagai pusat inovasi pembangunan di Indonesia bagian selatan.
