Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (14/4). Dokumen LKPJ diserahkan secara simbolis kepada Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemprov dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama 2024.
Ia memaparkan capaian strategis, antara lain peningkatan layanan pendidikan menengah, penanggulangan stunting, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan melalui program Kartu Petani Berjaya.
Dukungan terhadap investasi dan UMKM juga diperkuat melalui penyederhanaan perizinan dan pelatihan wirausaha berbasis lokal.
Memasuki 2025, Pemprov mengusung tema pembangunan “Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia”, dengan tujuh prioritas utama, termasuk reformasi birokrasi, peningkatan SDM, dan penanggulangan kemiskinan.
Gubernur mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan.
“Tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat, capaian pembangunan ini tidak akan terwujud,” tutupnya.
