Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meluapkan kekesalannya kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung terkait penanganan sungai yang dinilai belum maksimal dan menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Bandar Lampung, Senin (9/3/2026).
Hal tersebut disampaikan Eva Dwiana saat menghadiri rapat koordinasi penanganan sungai yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung.
Rapat tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji–Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA.
Dalam rapat yang berlangsung cukup dinamis itu, Eva menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan sungai, kali, dan irigasi bukan berada di pemerintah daerah, melainkan di bawah tanggung jawab BBWS.
“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tetapi kewenangan Balai,” tegas Eva.
Ia mengaku telah beberapa kali mendatangi kantor BBWS untuk membahas persoalan tersebut.
Namun hingga saat ini, menurutnya, belum ada penanganan maksimal terhadap sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan banjir.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan satu atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan kepala Balai,” ujarnya.
Menurut Eva, Pemerintah Kota Bandar Lampung bahkan siap membantu dari sisi pembiayaan agar penanganan sungai dapat segera dilakukan.
“Saya pernah bilang kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Eva juga menyinggung persoalan bangunan di bantaran sungai.
Ia menyebut Pemkot Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya penertiban terhadap rumah warga yang berada di sekitar aliran sungai.
Namun ia menilai persoalan banjir tidak seharusnya hanya diarahkan kepada satu daerah saja, karena sejumlah wilayah lain di Provinsi Lampung juga mengalami persoalan serupa.
“Kenapa cuma satu daerah yang disudutkan? Harusnya semua duduk bersama karena ini bukan hanya masalah satu daerah,” ujarnya.
Eva juga menyoroti minimnya kehadiran pihak BBWS di lapangan saat terjadi banjir.
Ia mencontohkan kejadian di kawasan Rajabasa yang merupakan jalan nasional.
“Pernah malam-malam datang, tapi hanya duduk diam. Ketika saya tanya solusinya bagaimana, mereka bilang tidak bisa bicara apa-apa,” katanya.
Meski demikian, Eva menegaskan Pemkot Bandar Lampung tetap bekerja maksimal menangani dampak banjir dengan mengerahkan satuan tugas dari berbagai organisasi perangkat daerah.
“Kita punya satgas dari Lingkungan Hidup, Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan PU. Semua turun ke lapangan siang dan malam,” ujarnya.
Ia juga menegaskan banjir tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada pemerintah daerah, karena salah satu pemicunya adalah curah hujan yang tinggi.
“Hujan itu dari Tuhan. Masa kita yang disalahkan karena hujan turun,” kata Eva.
Meski demikian, Pemkot Bandar Lampung tetap menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir serta terus berupaya menangani persoalan sampah yang kerap disebut menjadi salah satu penyebab banjir.
Eva berharap penanganan banjir di Provinsi Lampung dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh pihak tanpa saling menyalahkan.
“Kita harus sama-sama guyub. Kalau semua bekerja sama, insyaallah masalah banjir bisa diselesaikan bersama,” pungkasnya.
