Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Yusnadi, menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Lampung, Kamis (3/7/2025).
“Secara prinsip, Fraksi PKS DPRD Lampung menyoroti sejumlah persoalan yang harus menjadi catatan penting bagi pihak eksekutif untuk lima tahun ke depan,” ujar Yusnadi yang juga menjabat sebagai anggota Komisi IV.
Dalam rekomendasi yang disampaikan, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan:
-
Kualitas Proyek — Setiap proyek pembangunan harus memenuhi standar kualitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku.
-
Ketepatan Waktu — Proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya.
-
Tunda Bayar — Permasalahan tunda bayar yang kerap terjadi harus dihindari agar tidak menjadi beban berulang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi IV DPRD Lampung juga telah memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat (hearing). Dalam pertemuan tersebut, ketiga isu tersebut menjadi poin evaluasi utama terhadap kinerja masing-masing OPD.
“Tadi sudah kami tekankan kepada sejumlah OPD yang dipanggil, agar apa yang menjadi catatan kami bisa benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti,” tegas Yusnadi.
