Komisi III DPRD Provinsi Lampung meminta penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 disusun secara realistis dan berbasis data riil di lapangan. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah Lampung, Selasa (6/1/2026).
Menurut Yozi, salah satu persoalan mendasar dalam penetapan target PAD selama ini adalah penggunaan data potensi yang tidak lagi mencerminkan kondisi aktual. Ia mencontohkan sektor pajak kendaraan bermotor yang kerap disebut memiliki potensi besar karena jumlah kendaraan tercatat sangat tinggi.
“Selama ini disebut potensi kendaraan lebih dari empat juta unit. Tapi faktanya tidak seperti itu. Banyak kendaraan sudah tidak ada, hilang, dijual, atau tidak lagi dimanfaatkan, namun masih tercatat sebagai objek pajak,” kata Yozi.
Ia bahkan mengungkapkan pengalaman pribadinya terkait ketidaksesuaian data tersebut.
“Saya sendiri punya tiga BPKB, tapi kendaraannya sudah tidak ada. Ada yang hilang, ada yang tidak jelas. Di data masih tercatat sebagai potensi pajak, padahal jelas tidak mungkin dibayar,” ujarnya.
Kondisi ini, lanjut Yozi, berdampak langsung pada penetapan target PAD yang kerap melampaui kemampuan riil daerah. Karena itu, Komisi III mendorong adanya penyamaan persepsi dan pembenahan data sebelum target pendapatan ditetapkan.
“Jangan lagi menyebut potensi yang sesungguhnya sudah tidak ada. Kalau datanya benar, target yang ditetapkan juga akan lebih rasional dan bisa dicapai,” tegasnya.
Selain persoalan data kendaraan, Yozi juga menyinggung faktor eksternal yang memengaruhi kinerja PAD, salah satunya pengurangan transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok.
“Itu kewenangan pusat. Tiba-tiba ditetapkan sekian, lalu dikurangi sekian. Apakah karena konsumsi menurun atau faktor lain, daerah tidak mendapat penjelasan detail, tapi dampaknya sangat terasa,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi III DPRD Lampung juga mendorong penguatan koordinasi lintas instansi. Yozi menyebut pihaknya berencana mempertemukan Bapenda dengan kepolisian dan Jasa Raharja guna memvalidasi data kendaraan bermotor.
“Kami ingin data yang dipakai benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Dari situ bisa lahir inovasi untuk optimalisasi PAD, bukan sekadar menaikkan target di atas kertas,” kata Yozi.
Ia menambahkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD juga diminta memetakan ulang aset dan potensi yang dikelola agar perencanaan pendapatan daerah ke depan lebih terukur dan berkelanjutan.
