Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dipastikan akan menerima pembagian keuntungan (profit sharing) sebesar 5 persen per tahun dari operasional Kapal Dalom Lintas Berjaya, kapal penyeberangan yang digarap sepenuhnya oleh pihak swasta lewat skema kerja sama operasional (KSO).
Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, usai memanggil Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Senin (19/5/2025) untuk mendalami skema bisnis dan pengadaan kapal tersebut.
“Seluruh biaya pengadaan dan operasional Kapal Dalom berasal dari investor. Pemprov hanya mengurus soal perizinan. Tidak ada satu rupiah pun dana APBD yang digunakan,” ujar Mukhlis, Rabu (21/5/2025).
Sebagai imbal hasil, Pemprov Lampung akan mendapat 5 persen dari keuntungan bersih kapal yang diperkirakan mencapai Rp3,7 miliar per tahun. Namun, Pemprov tidak terlibat dalam manajemen atau pengelolaan teknis kapal.
Wakil Ketua Komisi IV, Ahmad Iswan Caya, menambahkan bahwa inisiasi pengadaan kapal bermula dari slot penyeberangan Bakauheni–Merak yang diberikan kepada Provinsi Lampung. Peluang tersebut dimanfaatkan dengan menggandeng pihak swasta melalui pola B2B (business to business).
“Model seperti ini yang kita dorong—karena tidak menggunakan APBD, otomatis tak ada beban audit. Ini murni investasi swasta, Pemprov hanya fasilitator regulasi,” kata Iswan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, menjelaskan bahwa Kapal Dalom kini dalam proses pelayaran dari Tiongkok menuju Indonesia. Kapal ini memiliki kecepatan hingga 17 knot, panjang 115 meter, dan lebar 23 meter. Kapasitas angkutnya mencapai 150 unit kendaraan, dilengkapi fasilitas lounge, restoran, hingga layar promosi untuk menampilkan potensi wisata Lampung.
“Ini bukan sekadar kapal penyeberangan. Ia akan jadi media promosi dan wajah baru transportasi maritim Lampung,” ujar Yusnadi.
Kapal Dalom Lintas Berjaya dijadwalkan mulai beroperasi 1 Juli 2025, bertepatan dengan perayaan Festival Krakatau. Komisi IV menyatakan siap mengawal agar manfaat ekonomi dan promosi daerah dari proyek ini bisa optimal dirasakan masyarakat.
