Memasuki Tahun Anggaran 2026, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung memperkuat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-Katalog.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar Selasa (3/2/2026), dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pengadaan di lingkungan Sekretariat DPRD, mulai dari pejabat struktural hingga staf teknis.
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Risko Ramadhinata Putra, menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
“Pemanfaatan e-Katalog dan sistem digital harus dilaksanakan secara konsisten. Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi digital tidak berhenti pada penggunaan aplikasi semata, melainkan juga menuntut perubahan pola pikir aparatur agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung memaparkan strategi pengadaan berbasis elektronik, mulai dari mekanisme e-Purchasing, tender dan non-tender, penunjukan langsung, hingga optimalisasi e-Katalog Nasional dan Lokal. Peserta juga mendapatkan penguatan terkait administrasi pertanggungjawaban serta pencatatan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Materi yang disampaikan turut menekankan peran strategis para pelaku pengadaan, mulai dari PA/KPA, PPK, PPTK, hingga Pokja Pemilihan, agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penguatan kapasitas dan digitalisasi ini, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menargetkan terwujudnya sistem pengadaan yang modern, efisien, dan berdaya saing, sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di daerah.
