Komisi V DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama ratusan honorer R4 tenaga kependidikan (tendik) di ruang rapat komisi, Jumat (19/9/2025).
Rapat tersebut turut menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.
Dalam forum itu, perwakilan tendik dari SMA Negeri 1 Sungkai Utara, Lampung Utara, Novita Butar Butar, menyampaikan keluhan terkait masa depan dan status kerja para honorer.
“Gaji kami ada yang hanya Rp500 ribu, ada yang Rp750 ribu, tergantung sekolah masing-masing. Kami berharap ada kejelasan status, terutama terkait PPPK,” ujar Novita.
Novita menegaskan, tenaga kependidikan—mulai dari staf administrasi, pustakawan, laboran, hingga tenaga kebersihan—memegang peran penting di sekolah, namun kesejahteraan mereka masih jauh dari layak.
“Kami minta kejelasan masa depan kami. Kalau harus seperti sekarang dengan honor sekecil itu, sulit untuk bertahan. Kami ingin kepastian status PPPK,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyatakan pihaknya mendengar dan memahami aspirasi para honorer R4. Ia menegaskan akan mencarikan solusi konkret terkait permasalahan yang disampaikan.
“Untuk guru paruh waktu memang menggunakan APBD, sedangkan tendik karena belum ada regulasi baru masih dibiayai OPD dan dana BOS. SK-nya nanti akan diperbarui agar hak mereka terpenuhi,” jelas Thomas.
Thomas mencatat, saat ini ada 669 honorer R4 tendik di Provinsi Lampung yang keberadaannya sangat penting dalam mendukung proses pendidikan di sekolah.
“Mereka tidak boleh diberhentikan. Justru akan kami pertahankan. Gaji memang bervariasi, tergantung kuota dan jumlah siswa yang menjadi dasar transfer dana BOS,” katanya.
Ia juga meminta sekolah agar menaikkan gaji honorer tendik antara 5 hingga 10 persen pada tahun anggaran 2026.
“Kalau ada yang macet atau terlambat, segera lapor ke dinas pendidikan supaya kami bisa langsung melakukan intervensi,” tegasnya.
