DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II mengapresiasi peningkatan produksi padi di Lampung yang mencapai 14–15 persen. Namun, capaian tersebut dinilai harus diiringi dengan kebijakan perlindungan harga agar berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan kenaikan produksi tersebut merupakan hasil sinergi antara kerja keras petani dan dukungan program pemerintah, mulai dari perbaikan irigasi hingga ketersediaan pupuk.
“Ini bukan capaian instan. Ada kerja keras petani dan dukungan program pemerintah daerah maupun pusat. Ke depan akan diperkuat dengan pendampingan teknis di lapangan,” ujarnya, Rabu (07/01/26).
Meski demikian, politisi yang akrab disapa Mbak Khoir itu mengingatkan bahwa peningkatan produksi tidak boleh berhenti pada angka statistik semata. Ia menekankan pentingnya penguatan tata niaga dan stabilitas harga gabah, terutama saat panen raya.
Menurutnya, lonjakan produksi tanpa diimbangi perlindungan harga berpotensi merugikan petani akibat fluktuasi pasar.
“Jangan sampai produksi naik, tapi kesejahteraan petani justru stagnan karena harga turun saat panen raya. Produktivitas harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Komisi II pun mendorong pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kebijakan perlindungan harga berjalan efektif, sehingga hasil pertanian dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi petani Lampung.
Target peningkatan produksi hingga 20 persen pada 2026, kata dia, akan lebih bermakna jika dibarengi sistem distribusi dan tata niaga yang berpihak kepada petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.
