Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Jasroni, dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (1/7/2025).
Jasroni memaparkan, realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp7,451 triliun atau 86,33 persen dari total target anggaran Rp8,631 triliun. Sementara realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp7,451 triliun atau 85,73 persen dari total anggaran belanja Rp8,756 triliun. Adapun penerimaan pembiayaan tercatat Rp125,120 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2023.
Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak hanya bergantung pada pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Pemerintah juga perlu menggali potensi sektor pariwisata dan mendorong tumbuhnya UMKM sebagai sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
“Pemprov perlu lebih aktif menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri, sekaligus memperkuat pelibatan UMKM sebagai mitra pembangunan,” tegas Jasroni.
NasDem menyarankan agar proses penyusunan anggaran dilakukan secara rinci dan akuntabel, dengan melibatkan praktisi ekonomi dan pemangku kepentingan yang kredibel. Tujuannya adalah memastikan efisiensi anggaran dan mencegah defisit atau surplus berlebihan yang tidak produktif.
“Dengan pelibatan yang tepat, kita bisa mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance,” katanya.
Fraksi NasDem juga merekomendasikan agar pemerintah ke depan memprioritaskan sejumlah kebutuhan dasar masyarakat, antara lain:
-
Stabilitas keamanan daerah
-
Infrastruktur jalan dan jembatan yang baik
-
Peningkatan layanan kesehatan, khususnya penguatan RSUD Abdul Moeloek
-
Pendidikan yang berkualitas
-
Swasembada pangan yang merata dan mandiri
-
Stabilitas harga kebutuhan pokok
-
Harga panen pertanian dan perkebunan yang terjaga
-
Pengembangan pariwisata yang tetap menjunjung kearifan lokal
Di akhir penyampaian, Fraksi NasDem menyatakan mendukung Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, dengan catatan bahwa seluruh masukan dalam pandangan umum harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung.
