Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengapresiasi program pupuk organik cair yang digagas Gubernur Lampung sebagai langkah konkret membantu petani sekaligus mendongkrak produktivitas pertanian di daerah.
Menurut Mikdar, program tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian, terutama di tengah dinamika kebijakan pupuk subsidi yang masih mengharuskan petani melakukan penebusan.
“Ini program yang sangat baik dalam rangka menunjang dan meningkatkan hasil produksi petani dari berbagai komoditas seperti jagung, padi, singkong, kedelai dan lainnya,” ujar Mikdar, Minggu (1/2).
Politisi Fraksi Gerindra itu menjelaskan, meski pupuk subsidi masih tersedia dan bahkan telah mengalami penurunan harga hingga 20 persen sesuai kebijakan pemerintah pusat, kehadiran pupuk organik cair gratis di 500 desa menjadi solusi tambahan yang meringankan beban biaya produksi petani.
Ia mengungkapkan, pemerintah provinsi telah membentuk tempat pembuatan pupuk organik cair di 500 desa se-Lampung sebagai upaya memaksimalkan hasil pertanian.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Lampung yang membidangi pertanian, Mikdar menilai langkah tersebut bukan hanya membantu dari sisi ekonomi petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Dengan dukungan pupuk subsidi yang harganya sudah diturunkan, ditambah pupuk organik cair gratis, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi petani untuk tidak memaksimalkan hasil tanamannya,” tegasnya.
Ia pun mengimbau kelompok tani di desa-desa yang telah memiliki fasilitas produksi pupuk organik cair agar aktif memanfaatkan bantuan tersebut. Menurutnya, petani cukup berkoordinasi dengan pengelola rumah produksi di desa masing-masing karena bantuan diberikan secara cuma-cuma.
“Silakan dimanfaatkan. Ini gratis, tidak beli. Tinggal berhubungan dengan tempat pembuatannya yang sudah tersedia di desa,” katanya.
Mikdar optimistis, kombinasi kebijakan pupuk subsidi dan program pupuk organik cair akan semakin memantapkan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, tidak hanya untuk padi, jagung dan singkong, tetapi juga komoditas pertanian lainnya.
Meski saat ini baru menjangkau 500 desa dari sekitar 2.300 hingga 2.400 desa di Lampung, ia berharap program tersebut dapat diperluas secara bertahap.
“Kami di Komisi II DPRD Lampung tentu mendukung penuh dan berharap petani benar-benar memanfaatkannya secara maksimal,” pungkasnya.
