Kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Lampung dalam masa reses menjadi sinyal kuat bahwa provinsi ini tengah diproyeksikan sebagai salah satu penopang utama energi bersih nasional.
Dalam rapat yang digelar di Hotel Radisson Bandar Lampung, Jumat (20/2), isu percepatan energi baru terbarukan (EBT) dan hilirisasi energi menjadi pembahasan utama. Hadir dalam forum tersebut jajaran kementerian, BUMN, perusahaan energi nasional, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PAN, A. Iswan H. Caya dan Imelda, turut mengikuti pembahasan yang menyoroti potensi besar panas bumi dan kelistrikan Lampung sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
Iswan menilai, perhatian pusat terhadap Lampung harus dibarengi dengan komitmen keberpihakan pada daerah.
“Kalau Lampung diposisikan strategis dalam peta energi nasional, maka kebijakan dan investasinya juga harus memberi dampak ekonomi nyata bagi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, hilirisasi energi menjadi kunci agar Lampung tidak hanya menjadi penyedia sumber daya, tetapi juga mendapatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara itu, Imelda mengingatkan agar percepatan investasi EBT tidak mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak masyarakat lokal.
“Transisi energi harus berjalan adil. Lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera, dan daerah mendapat manfaat yang proporsional,” tegasnya.
Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat sekitar proyek energi dalam bentuk prioritas tenaga kerja lokal dan program tanggung jawab sosial yang terukur.
Bagi DPRD Lampung, momentum reses tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan peluang strategis memastikan Lampung benar-benar siap menjadi pusat energi bersih dengan fondasi ekonomi dan sosial yang kuat.
