DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi III menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 terlalu ambisius. Realisasi PAD tercatat hanya 79,95 persen atau Rp3,37 triliun dari target Rp4,22 triliun.
Ketua Komisi III DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah, mengungkapkan sejak awal pihaknya telah memberikan peringatan agar penetapan target disesuaikan dengan potensi riil dan kapasitas kinerja perangkat daerah.
“Sejak pembahasan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026, saya sudah mengingatkan bahwa target PAD 2025 cukup berat dan berisiko tidak tercapai,” ujarnya, Minggu (4/1/2026) malam.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, tidak tercapainya target harus menjadi bahan introspeksi menyeluruh, khususnya dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah. Ia menilai perencanaan yang kurang matang dapat berdampak pada ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi.
Supriyadi menekankan pentingnya pembenahan di berbagai aspek, mulai dari manajemen pendapatan, penguatan basis data potensi pajak dan retribusi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di organisasi perangkat daerah terkait.
“Manajemen, program kerja, penguasaan data, koordinasi, dan kemampuan SDM sangat menentukan. Kalau ini tidak dibenahi, target setinggi apa pun akan sulit dicapai,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi tersebut menjadi pijakan untuk menyusun target PAD 2026 yang lebih rasional, terukur, dan berbasis potensi riil, sehingga mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan. (*)
