Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bulog, sejumlah OPD, perusahaan pakan ternak, dan peternak rakyat PPN pada Rabu (21/5/2025), guna membahas persiapan menghadapi panen raya jagung yang diperkirakan berlangsung pada Juni–Juli 2025.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengatakan rapat bertujuan memastikan kelancaran panen dan penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan Presiden.
“Komisi II ingin memastikan panen jagung berjalan lancar dan menguntungkan petani. Kami minta Bulog siapkan gudang dan fasilitas penyimpanan yang memadai,” ujarnya, Kamis (22/5/2025) malam.
Dalam rapat, Komisi II juga menyoroti sistem pembelian Bulog yang hanya menerima jagung dengan kadar air 14% seharga Rp5.500 per kg, sementara jagung hasil panen petani biasanya memiliki kadar air 32–39%. Untuk itu, disarankan adanya skema harga konversi berdasarkan kadar air.
Kepada OPD dan perusahaan pakan ternak, DPRD meminta dukungan konkret, seperti penyediaan sarana produksi, pemasaran hasil panen, serta penguatan program hilirisasi, termasuk bantuan pengering (dryer) jagung.
Komisi II juga mendorong perusahaan pakan ternak menyerap panen petani sesuai HPP, serta memastikan peternak rakyat mendapatkan pasokan jagung dengan harga terjangkau.
“Kita tidak ingin peternak mati di lumbung pakan. HPP sudah ditetapkan Presiden dan harus dikawal bersama,” tegas Ahmad Basuki.
Ia juga meminta Bulog dan OPD memantau harga pasar agar petani tidak dirugikan oleh tengkulak.
